Berita:UN Tetap Kisruh, Kembali Saja ke EBTA/EBTANAS!

Langsung ke: navigasi, cari

JAKARTA  - Evaluasi terkait perbaikan-perbaikan Ujian Nasional (UN) yang ditawarkan pemerintah jelang UN 2010 ini lebih fokus pada tataran teknis, bukan konsep yang akan dijadikan landasan perbaikan sistem pendidikan nasional secara menyeluruh.

Demikian dikatakan oleh pengamat pendidikan Darmaningtyas dalam Diskusi Publik Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) sebagai Alat Evaluasi Keberhasilan Pendidikan di Jakarta, Kamis (28/1/2010). "Yang dipikirkan masih soal pengawasan, pemantauan atau distribusi soal dan lain-lain yang sebetulnya bukan prioritas jika melihat langkah-langkah ke depan," ujar Darmaningtyas, sebelum membacakan makalahnya.

Ia melihat kecenderungan UN yang masih diliputi kekisruhan akibat banyak ketidakpuasan dan keresahan berbagai pihak menyikapi UN, sudah saatnya kebijakan ujian dikembalikan ke format EBTA/EBTANAS sebagai jalan tengah. "EBTA itu ruang untuk guru dan sekolah, sedangkan EBTANAS itu untuk pemerintah (Depdiknas) agar tetap bisa mengendalikan mutu, tuntutan selama ini kan begitu, bahwa satuan pendidikan juga perlu dilibatkan dalam kelulusan anak didiknya sendiri," ujarnya.

Menanggapi adanya "kelulusan 100 persen" dengan format tersebut, Darmaningtyas mengatakan, hal itu bukan masalah. Apalagi, pemerintah tetap bersikukuh bahwa UN secara mikro adalah untuk mendorong daya belajar siswa dan makro untuk peningkatan kualitas pendidikan nasional.

"Siapa yang jamin anak sekarang belajar lebih giat dan cerdas karena UN, bukankah selama bertahun-tahun mereka belajar itu akhirnya hanya giat belajar soal-soal ujian?" jawabnya.

Sementara itu, menurut Kepala Balitbang Kemendiknas Mansyur Ramly mengatakan, UN memang harus dievaluasi untuk tetap bisa dilaksanakan dalam rangka mendorong daya belajar siswa.

Dia mengatakan, banyak landasan yang dijadikan pijakan bagi pemerintah untuk tetap menggelar UN, baik itu landasan yuridis maupun penelitian ilmiah. "Pemerintah sudah menyiapkan rencana studi kebijakan tentang sistem pendidikan nasional khususnya terkait evaluasi pendidikan, hasilnya akan kami jadikan penyempurnaan UN ke depan yaitu 2011. Kami dan DPR sudah sepakat membuat kebijakan baru untuk UN tahun depan itu," kata Ramly.

Sumber : Kompas.com, Kamis 28 Januari 2010