Berita:Guru Tuntut Sertifikasi Profesi

Langsung ke: navigasi, cari

PADANG,  - Puluhan guru di Kota Padang mengadu ke DPRD setempat mengharapkan dewan ikut memperjuangkan tuntutan para guru untuk mendapat sertifikat profesi dari Dinas Pendidikan Padang.

Puluhan guru itu mendatangi kantor DPRD Padang, Jumat (5/3/2010) menemui Komisi D Bidang Pendidikan untuk menyampaikan aspirasi agar dewan memperjuangkan tuntutan mereka untuk mendapat sertifikasi profesi guru.

Para guru ditemui anggota Komisi D, Maidestal Hari Mahesa dan Pun Ardi yang menerima aspirasi para staf pengajar dari tingkatan SD hingga SMU/SMK tersebut.

Salah seorang perwakilan guru mengatakan, para guru selain menuntut juga meminta keadilan dari Dinas Pendidikan Kota Padang terkait pemberian sertifikasi.

Ia menjelaskan, para guru yang mendatangi DPRD Padang mempertanyakan mengapa mereka belum juga mendapatkan sertifikasi padahal telah memenuhi persyaratan.

Ia menyebutkan, para guru ini rata-rata telah mengabdi selama 16 hingga 25 tahun dan mempunyai jam mengajar 24 jam selama seminggu serta memiliki pangkat IV-A, tetapi belum juga mendapat sertifikat.

Sebaliknya, banyak pula guru tidak belum memenuhi persyaratan justru telah mendapat sertifikasi, seperti, guru yang baru mengajar selama empat hingga lima tahun, tapi sudah mendapatkan sertifikasi, tambahnya.

Terkait pengaduan ini, anggota Komisi D DPRD Padang, Maidestal Hari Mahesa meminta, Dinas Pendidikan Padang agar segera menyelesaikan persoalan sertifikasi ini dan jangan ada ketidakadilan terhadap para guru.

Menurut dia, ketidakadilan pemberian sertifikasi telah menunjukkan kinerja Dinas Pendidikan tidak sesuai harapan.

Selain itu, ia mempertanyakan keberadaan dewan pendidikan Kota Padang, sehingga masalah ketidakadilan pemberian sertifikasi guru terjadi dan ada guru yang memenuhi persyaratan namun belum juga mendapatkan sertifikasi.

Karena itu, Dinas Pendidikan dan Dewan Pendidikan harus sama-sama bertanggungjawab terhadap masalah sertifikasi guru, karena Dewan Pendidikan telah dianggarkan dana kegiatannya dalam APBD Padang, tambahnya.

Sumber : Kompas.com, Jumat 5 Maret 2010