Berita:Guru Honorer Protes Kuota Tak Dipenuhi

Langsung ke: navigasi, cari

PALEMBANG  - Ratusan guru honorer TK hingga SLTA se-Kota Palembang berunjuk rasa di halaman Kantor Dinas Pendidikan Kota Palembang, Senin (8/2/2010). Mereka menuntut agar kuota sertifikasi guru honorer sebesar 25 persen bisa dipenuhi pemerintah kota.

Dalam demonstrasi yang berlangsung sekitar pukul 10.00 itu, Ketua Asosiasi Guru dan Pegawai Honorer Kota Palembang Yulius Firmansyah mengatakan, pemerintah kota telah bersikap tidak adil dengan mengurangi kuota sertifikasi guru honorer pada 2008 dan 2009, dari 25 persen menjadi 4,7 persen. Pada 2008 dan 2009 kuota sertifikasi guru di Palembang adalah 2.000 orang.

Dari jumlah itu, 1.500 di antaranya guru pegawai negeri sipil dan 500 sisanya adalah guru honorer. "Namun, kenyataannya, selama proses sertifikasi dua tahun terakhir, Pemkot Palembang hanya bisa memenuhi kuota 4,7 persen atau 94 orang per tahun. Kami tentu tidak ingin hal ini terulang pada tahun 2010," ungkap Yulius.

Ia melanjutkan, sertifikasi tersebut amat berarti bagi guru honorer, terutama bagi mereka yang sudah tidak mungkin diangkat menjadi calon pegawai negeri sipil (CPNS). Sertifikat menjadi jaminan perbaikan kesejahteraan. Guru yang sudah bersertifikat akan mendapat gaji minimal Rp 3 juta per bulan. Jumlah itu lebih besar daripada rata-rata penghasilan guru honorer di Palembang, Rp 200.000-Rp 500.000 per bulan.

"Penghasilan kami tergantung dana bantuan operasional sekolah," kata Wili (24), guru honorer di SDN 172, Palembang.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Palembang Hatta Wazol menyebutkan, pemenuhan kuota sulit tercapai karena pengajuan sertifikasi guru honorer tidak dilakukan secara kolektif dari sekolah. Banyak berkas ajuan guru honorer dikembalikan karena tidak memenuhi syarat memiliki surat keputusan pengangkatan dari yayasan atau kepala sekolah.

Ubah mekanisme

Untuk itu, Hatta berjanji akan mengubah mekanisme pengajuan sertifikasi menjadi kolektif. "Saya akan meminta sekolah mendata guru honorer mereka yang akan memperoleh sertifikat. Kami akan prioritaskan sesuai kemampuan, pengalaman kerja, dan usia," tuturnya di depan perwakilan demonstran.

Selain itu, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia Palembang Ahmad Zulinto juga berjanji akan membantu proses pemutakhiran data jumlah guru honorer. Saat ini diperkirakan terdapat 13.000 guru honorer di kota ini.

Data tersebut juga akan dipakai sebagai acuan Pemerintah Kota Palembang untuk mengangkat guru honorer menjadi CPNS. Guru honorer masih berpeluang menjadi pegawai negeri karena saat ini pemerintah pusat masih merevisi rencana peraturan pemerintah tentang seleksi tenaga honorer swasta. Diperkirakan revisi itu akan selesai pertengahan tahun 2010.

Sumber : Kompas.com, Selasa 9 Februari 2010