Berita:Di Daerah Terpencil, Guru Tuntut Tunjangan Transportasi

Langsung ke: navigasi, cari

PALEMBANG  — Asosiasi Guru dan Pegawai Honorer Kota Palembang meminta pemerintah kota memerhatikan kesejahteraan guru-guru honorer di lokasi terpencil. Salah satunya dengan mengalokasikan dana tunjangan transportasi guru terpencil dalam anggaran daerah.

Ketua Asosiasi Guru dan Pegawai Honorer (AGPH) Palembang Yulius Firmansyah, Rabu (10/2/2010), mengatakan, saat ini terjadi ketidaksetaraan kesejahteraan antara guru honorer di kota dan guru honorer di lokasi terpencil. Penghasilan guru honorer di Palembang rata-rata Rp 200.000 hingga Rp 500.000 per bulan.

"Untuk guru di kota, mungkin uang sebesar itu sudah bisa dipakai untuk menghidupi keluarga, tetapi untuk guru di pinggir kota atau di pelosok tidak cukup karena habis untuk biaya transportasi," kata Yulius.

Bahkan, menurut Yulius, ada beberapa guru yang sampai harus menombok karena pendapatannya dari sekolah tidak cukup. Di daerah terpencil, jumlah siswa di sekolah lebih sedikit daripada kota.

Minimnya jumlah siswa ini berpengaruh terhadap besar-kecilnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari pemerintah pusat, yang menjadi sumber pembiayaan gaji guru honorer. Padahal, kewajiban mengajar guru honorer di kota dengan di daerah terpencil sama.

"Ini yang kami anggap sebagai ketimpangan kesejahteraan dan seharusnya pemerintah bisa lebih perhatian. Karena jasa guru honorer inilah, anak-anak di daerah terpencil bisa sekolah," lanjut Yulius.

Anggota AGPH lainnya, Herni, menambahkan, jika Pemerintah Kota Palembang bersedia memberikan tunjangan transportasi bagi guru, juga harus ada jaminan tunjangan itu bebas potongan apa pun. Berdasarkan pengalaman beberapa guru di kota, ada beberapa tunjangan yang tidak diterima utuh karena dipotong.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Palembang Hatta Wazol mengatakan, pihaknya selalu berusaha mengajukan dana operasional guru sekolah dalam anggaran daerah, tetapi belum semuanya bisa terkabul. Tahun ini, anggaran pendidikan di Kota Palembang Rp 581 miliar. Dari jumlah itu, Rp 518 miliar sudah habis digunakan untuk menggaji guru.

"Anggaran ini sudah yang terbesar di antara dinas lain di Palembang. Ini membuat kami sulit menambahkan anggaran baru, termasuk tunjangan transportasi yang diharapkan bagi guru di daerah terpencil," ungkap Hatta.

Kendati begitu, Hatta akan berusaha mencari celah pembiayaan, yakni dengan menggunakan pos tunjangan guru kunjung di daerah terpencil. Saat ini guru kunjung sudah tidak efektif lagi dan sudah digantikan guru honorer. Anggaran guru kunjung bisa dimanfaatkan sebagai tunjangan transportasi.

Sumber : Kompas.com, Kamis 11 Februari 2010