BAB 7 MASYARAKAT MULTIKULTUR

Dari Crayonpedia

Langsung ke: navigasi, cari

Istilah multikultur berasal dari kata multikultural, multi dan kultural, multi dan kebudayaan. Pada sajian ini diuraikan terlebih dahulu tentang kebudayaan (culture), selanjutnya diulas tentang multikultur. Hal ini dikarenakan sajian tentang multikultur selalu dikaitkan dengan kajian tentang budaya, keragaman budaya, dan keragaman masyarakat.
A. KEBUDAYAAN (CULTURE)
            Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan budi dan akal manusia. Dalam bahasa Inggris, kebudayaan disebut culture, yang berasal dari
kata latin colere, yaitu mengolah atau mengerjakan. Bisa diartikan juga sebagai mengolah tanah atau bertani. Multikultur berasal dari kata multi dan kultur. Multi artinya banyak, dan kultur biasa disamakan dengan kata budaya. Dengan demikian kata multikultur bermakna budaya yang banyak atau keberagaman budaya. Kata multikultur dipergunakan untuk menyebut suatu masyarakat negara yang warga negaranya memiliki kebudayaan beragam, sehingga memungkinkan terjadinya perbedaan budaya diantara mereka. Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. Herskovits dan Bronislaw Malinowski (dalam Soekanto, 1990) mengemukakan bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri atau disebut dengan cultural-determinism. Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic.
             Kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian, nilai, norma,ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistic yang menjadi cirri khas suatu masyarakat. Hal ini sebagaimana dalam gambar 7.1 yang menggambarkan kebiasaan masyarakat suku WaYao di Malawi, Afrika dalam melaksanakan upacara kedewasaan. Upacara kedewasaan tidak selalu dilaksanakan seperti yang dilakukan suku WaYao, suku-suku bangsa yang ada di dunia mempunyai upacara dan cara tersendiri dalam merayakan usia kedewasaan. Usia kedewasaan juga tidak selalu dirayakan dengan upacara pada masyarakat yang lain.

Menurut Edward B. Tylor (dalam Koentjaraningrat, 1986), kebudayaan merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Sedangkan menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta masyarakat. Berdasarkan beberapa pendapat tentang kebudayaan tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat.

1. Wujud Kebudayaan Menurut J.J. Hoenigman (dalam Koentjaraningrat, 1986), wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak.
1. Gagasan (Wujud ideal)
Wujud ideal kebudayaan adalah kebudayaan yang berbentuk kumpulan ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma-norma, peraturan, dan sebagainya yang sifatnya abstrak; tidak dapat diraba atau disentuh. Wujud kebudayaan ini terletak dalam kepala-kepala atau di alam pemikiran warga masyarakat. Jika masyarakat tersebut menyatakan gagasan mereka itu dalam bentuk tulisan, maka lokasi dari kebudayaan ideal itu berada dalam karangan dan buku-buku hasil karya para penulis warga masyarakat tersebut.
2. Aktivitas (tindakan)
Aktivitas adalah wujud kebudayaan sebagai suatu tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat itu. Wujud ini sering pula disebut dengan sistem sosial. Sistem sosial ini terdiri dari aktivitas-aktivitas manusia yang saling berinteraksi, mengadakan kontak, serta bergaul dengan manusia lainnya menurut pola-pola tertentu yang berdasarkan adat tata kelakuan. Sifatnya konkret, terjadi dalam kehidupan sehari-hari, dan dapat diamati dan didokumentasikan.
3. Artefak (karya)
Artefak adalah wujud kebudayaan fisik yang berupa hasil dari aktivitas, perbuatan, dan karya semua manusia dalam masyarakat berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan didokumentasikan. Sifatnya paling konkret diantara ketiga wujud kebudayaan. Pada kenyataannya, kehidupan bermasyarakat, antara wujud kebudayaan yang satu tidak bisa dipisahkan dari wujud kebudayaan yang lain. Sebagai contoh: wujud kebudayaan ideal mengatur dan memberi arah kepada tindakan (aktivitas) dan karya (artefak) manusia. Berdasarkan wujudnya tersebut, kebudayaan dapat digolongkan atas dua komponen utama, yaitu kebudayaan material dan kebudayaan nonmaterial. Kebudayaan material mengacu pada semua ciptaan masyarakat yang nyata, konkret. Termasuk dalam kebudayaan material ini adalah temuan-temuan yang dihasilkan dari suatu penggalian arkeologi:

2. Unsur-unsur Kebudayaan
Melville J. Herskovits menyebutkan kebudayaan memiliki 4 unsur pokok, yaitu: (1) alat-alat teknologi; (2) sistem ekonomi; (3) keluarga; dan (4) kekuasaan politik. Sedangkan Bronislaw Malinowski juga mengatakan ada 4 unsur pokok kebudayaan yang meliputi: (1) sistem norma yang memungkinkan kerja sama antara para anggota masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan alam sekelilingnya; (2) organisasi ekonomi; (3) alat-alat dan lembaga-lembaga atau petugas-petugas untuk pendidikan (keluarga adalah lembaga pendidikan utama); dan (4) organisasi kekuatan (politik). Koentjaraningrat (1986) menjelaskan bahwa kebudayaan mempunyai tujuh unsur, diantaranya adalah: (1) bahasa; (2) sistem pengetahuan; (3) organisasi social; (4) sistem peralatan hidup dan teknologi; (5) sistem mata pencaharian hidup; (6) sistem religi; dan (7) kesenian. Komponen-komponen atau unsur-unsur utama dari kebudayaan masyarakat antara lain:


Teknologi merupakan salah satu komponen kebudayaan. Teknologi menyangkut cara-cara atau teknik memproduksi, memakai, serta memelihara segala peralatan dan perlengkapan. Teknologi muncul dalam cara-cara manusia mengorganisasikan masyarakat, dalam cara-cara mengekspresikan rasa keindahan, atau dalam memproduksi hasil-hasil kesenian. Masyarakat kecil yang berpindah-pindah atau masyarakat pedesaan yang hidup dari pertanian paling sedikit mengenal delapan macam teknologi tradisional (disebut juga sistem peralatan dan unsur kebudayaan fisik), yaitu: (1) alat-alat produktif; (2) senjata; (3) wadah; (4) alat-alat menyalakan api; (5) makanan; (6) pakaian; (7) tempat berlindung dan perumahan; dan (8) alat-alat transportasi b. Sistem mata pencaharian hidup Perhatian para ilmuwan pada sistem mata pencaharian ini terfokus pada masalah-masalah mata pencaharian tradisional saja, di antaranya: (1) berburu dan meramu; (2) beternak; (3) bercocok tanam di ladang; (4) menangkap ikan. Padahal pada saat ini sistem mata pencaharian hidup manusia sangat beragam dan terspesialisasi. Begitu beragam dan terspesialisasinya mata pencaharian hidup manusia sehingga tidak mungkin untuk dituliskan atau disebutkan disini. c. Sistem kekerabatan dan organisasi sosial Sistem kekerabatan merupakan bagian yang sangat penting dalam struktur sosial. Sistem kekerabatan suatu masyarakat dapat dipergunakan untuk menggambarkan struktur sosial dari masyarakat yang bersangkutan. Kekerabatan adalah unit-unit sosial yang terdiri daribeberapa keluarga  yang memiliki hubungan darah atau hubungan perkawinan. Anggota kekerabatan terdiri atas ayah, ibu, anak, menantu, cucu, kakak, adik, paman, bibi, kakek, nenek dan seterusnya. Dalam kajian sosiologi-antropologi, ada beberapa macam kelompok kekerabatan dari yang jumlahnya relatif kecil hingga besar seperti keluarga ambilineal, klan, fatri, dan paroh masyarakat.

            Di masyarakat umum kita juga mengenal kelompok kekerabatan lain seperti keluarga inti, keluarga luas, keluarga bilateral, dan keluarga unilateral. Sementara itu, organisasi sosial adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.
d. Bahasa

Bahasa adalah alat atau perwujudan budaya yang digunakan manusia untuk saling berkomunikasi atau berhubungan, baik lewat tulisan, lisan, ataupun gerakan (bahasa isyarat), dengan tujuan menyampaikan maksud hati, kehendak atau kemauan kepada lawan bicaranya atau orang lain. Melalui bahasa, manusia dapat menyesuaikan diri dengan adat istiadat, tingkah laku, tata krama masyarakat, dan sekaligus mudah membaurkan dirinya dengan segala bentuk masyarakat. Bahasa memiliki beberapa fungsi yang dapat dibagi menjadi fungsi umum dan fungsi khusus. Fungsi bahasa secara umum adalah sebagai alat untuk berekspresi, berkomunikasi, dan alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial. Sedangkan fungsi bahasa secara khusus adalah untuk mengadakan hubungan dalam pergaulan sehari-hari, mewujudkan seni (sastra), mempelajari naskah-naskah kuna, dan untuk mengeksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
e. Kesenian
Kesenian mengacu pada nilai keindahan (estetika) yang berasal dari ekspresi hasrat manusia akan keindahan yang dinikmati dengan mata ataupun telinga. Sebagai makhluk yang mempunyai cita rasa tinggi, manusia menghasilkan berbagai corak kesenian mulai dari yang sederhana hingga perwujudan kesenian yang kompleks.


f. Sistem kepercayaan
Ada kalanya pengetahuan, pemahaman, dan daya tahan fisik manusia dalam menguasai dalam menguasai dan mengungkap rahasiarahasia alam sangat terbatas. Secara bersamaan, muncul keyakinan akan adanya penguasa tertinggi dari sistem jagad raya ini, yang juga mengendalikan manusia sebagai salah satu bagian jagad raya. Sehubungan dengan itu, baik secara individual maupun hidup bermasyarakat, manusia tidak dapat dilepaskan dari religi atau sistem kepercayaan kepada penguasa alam semesta. Agama dan sistem kepercayaan lainnya seringkali terintegrasi dengan kebudayaan. Agama (religion, yang berasal dari bahasa Latin religare, yang berarti menambatkan), adalah sebuah unsur kebudayaan yang penting dalam sejarah umat manusia. Kamus Bahasa Indonesia (2005), mendefinisikan agama sebagai ajaran, sistem yang mengatur tata keimanan, kepercayaan, dan peribadatan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa serta tata kaidah yang berhubungan dengan pergaulan manusia dan manusia serta lingkungannya. g. Sistem ilmu dan pengetahuan Pengetahuan adalah segala sesuatu yang diketahui manusia tentang benda, sifat, keadaan, dan harapan-harapan. Pengetahuan dimiliki oleh semua suku bangsa di dunia. Mereka memperoleh pengetahuan melalui pengalaman, intuisi, wahyu, dan berpikir menurut logika, atau percobaan-percobaan yang bersifat empiris (trial and error). Sistem pengetahuan tersebut dikelompokkan menjadi: (1) pengetahuan tentang alam; (2) pengetahuan tentang tumbuh-tumbuhan dan hewan di sekitarnya; (3) pengetahuan tentang tubuh manusia, pengetahuan tentang sifat dan tingkah laku sesama manusia; dan (4) pengetahuan
tentang ruang dan waktu.

3. Kebudayaan sebagai Peradaban
Gagasan tentang budaya sebagai peradaban dikembangkan di Eropa pada abad ke-18 dan awal abad ke-19. Gagasan tentang budaya  sebagai peradaban ini merefleksikan adanya ketidakseimbangan antara kekuatan Eropa dan kekuatan daerah-daerah yang dijajahnya. Mereka menganggap kebudayaan sebagai peradaban sebagai lawan kata dari alam. Menurut cara pikir ini, kebudayaan satu dengan kebudayaan lain dapat diperbandingkan; salah satu kebudayaan pasti lebih tinggi dari kebudayaan lainnya.

Pada prakteknya, kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas yang elit seperti misalnya memakai baju yang berkelas, fine art, atau mendengarkan musik klasik, sementara kata berkebudayaan digunakan untuk menggambarkan orang yang mengetahui, dan mengambil bagian, dari aktivitas-aktivitas kebudayaan di atas. Sebagai contoh, jika seseorang berpendapat bahwa musik klasik adalah musik yang berkelas, elit, dan bercitarasa seni, sementara musik tradisional dianggap sebagai musik yang kampungan dan ketinggalan zaman, maka timbul anggapan bahwa yang bersangkutan adalah orang yang sudah berkebudayaan. Orang yang menggunakan kata kebudayaan dengan cara ini tidak percaya ada kebudayaan lain yang eksis; mereka percaya bahwa kebudayaan hanya ada satu dan menjadi tolak ukur norma dan nilai di seluruh dunia. Menurut cara pandang ini, seseorang yang memiliki kebiasaan berbeda dengan mereka yang berkebudayaan disebut sebagai orang yang tidak berkebudayaan; bukan sebagai orang dari kebudayaan yang lain. Orang yang tidak berkebudayaan dikatakan lebih alami, dan para pengamat seringkali mempertahankan elemen dari kebudayaan tingkat tinggi (high culture) untuk menekan pemikiran manusia alami (human nature).
               Sejak abad ke-18, beberapa kritik sosial telah menerima adanya perbedaan antara berkebudayaan dan tidak berkebudayaan, tetapi perbandingan itu dapat menekan interpretasi perbaikan dan interpretasi pengalaman sebagai perkembangan yang merusak dan tidak alami yang mengaburkan dan menyimpangkan sifat dasar manusia. Dalam hal ini, musik tradisional (yang diciptakan oleh masyarakat kelas pekerja) dianggap mengekspresikan jalan hidup yang alami (natural way of life), dan musik klasik sebagai suatu kemunduran dan kemerosotan. Saat ini kebanyakan ilmuwan sosial menolak untuk memperbandingkan antara kebudayaan dengan alam dan konsep monadik yang pernah berlaku. Mereka menganggap bahwa kebudayaan yang sebelumnya dianggap tidak elit dan kebudayaan elit adalah sama masing-masing masyarakat memiliki kebudayaan yang tidak dapat diperbandingkan. Pengamat sosial membedakan beberapa kebudayaan sebagai kultur populer (popular culture) atau pop kultur, yang berarti barang atau aktivitas yang diproduksi dan dikonsumsi oleh banyak orang.

   Selama era Romantis, para cendikiawan di Jerman, khususnya mereka yang peduli terhadap gerakan nasionalisme mengembangkan sebuah gagasan kebudayaan dalam sudut pandang umum. Pemikiran ini menganggap suatu budaya dengan budaya lainnya memiliki perbedaan dan kekhasan masing-masing. Karenanya, budaya tidak dapat diperbandingkan. Meskipun begitu, gagasan ini masih mengakui adanya pemisahan antara berkebudayaan dengan tidak berkebudayaan atau kebudayaan primitif.

           Pada akhir abad ke-19, para ahli antropologi telah memakai kata kebudayaan dengan definisi yang lebih luas. Bertolak dari teori evolusi, mereka mengasumsikan bahwa setiap manusia tumbuh dan berevolusi bersama, dan dari evolusi itulah tercipta kebudayaan. Pada tahun 50-an, subkebudayaan mulai dijadikan subyek penelitian oleh para ahli sosiologi. Pada abad ini pula, terjadi popularisasi ide kebudayaan perusahaan perbedaan dan bakat dalam konteks pekerja organisasi atau tempat bekerja.
4. Kebudayaan sebagai mekanisme stabilisasi
Teori-teori yang ada saat ini menganggap bahwa (suatu) kebudayaan adalah sebuah produk dari stabilisasi yang melekat dalam    tekanan evolusi menuju kebersamaan dan kesadaran bersama dalam suatu masyarakat, atau biasa disebut dengan tribalisme. Sebuah kebudayaan besar biasanya memiliki sub-kebudayaan (atau biasa disebut sub-kultur), yaitu sebuah kebudayaan yang memiliki sedikit perbedaan dalam hal perilaku dan kepercayaan dari kebudayaan induknya. Munculnya sub-kultur disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena perbedaan umur, ras, etnisitas, kelas, aesthetik, agama, pekerjaan, pandangan politik dan gender, Ada beberapa cara yang dilakukan masyarakat ketika berhadapan dengan imigran dan kebudayaan yang berbeda dengan kebudayaan asli.
                Cara yang dipilih masyarakat tergantung pada seberapa besar perbedaan kebudayaan induk dengan kebudayaan minoritas, seberapa banyak imigran yang datang, watak dari penduduk asli, keefektifan dan keintensifan komunikasi antar budaya, dan tipe pemerintahan yang berkuasa.

  1. Monokulturalisme; pemerintah mengusahakan terjadinya asimilasi kebudayaan sehingga masyarakat yang berbeda kebudayaan menjadi satu dan saling bekerja sama.
  2. Leitkultur (kebudayaan inti); sebuah model yang dikembangkan oleh Bassam Tibi di Jerman. Dalam Leitkultur, kelompok minoritas dapat menjaga dan mengembangkan kebudayaannya sendiri, tanpa bertentangan dengan kebudayaan induk yang ada dalam masyarakat.
  3. Melting Pot; kebudayaan imigran/asing berbaur dan bergabung dengan kebudayaan asli tanpa campur tangan pemerintah.
  4. Multikulturalisme; sebuah kebijakan yang mengharuskan imigran dan kelompok minoritas untuk menjaga kebudayaan mereka dan berinteraksi secara damai dengan kebudayaan induk.

                Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, hubungan dan saling keterkaitan kebudayaan-kebudayaan di dunia saat ini sangat tinggi. Selain kemajuan teknologi dan informasi, hal tersebut juga dipengaruhi oleh faktor ekonomi, migrasi, dan agama. Beberapa kebudayaan di benua Afrika terbentuk melalui penjajahan Eropa, seperti kebudayaan Sub-Sahara. Sementara itu, wilayah Afrika Utara lebih banyak terpengaruh oleh kebudayaan Arab dan Islam. Kebudayaan di benua Amerika dipengaruhi oleh suku-suku Asli benua Amerika; orang-orang dari Afrika (terutama di Amerika Serikat), dan para imigran Eropa terutama Spanyol, Inggris, Perancis, Portugis, Jerman, dan Belanda. Masyarakat asia memiliki berbagai kebudayaan yang berbeda satu sama lain, meskipun begitu, beberapa dari kebudayaan tersebut memiliki pengaruh yang menonjol terhadap kebudayaan lain, seperti misalnya pengaruh kebudayaan Tiongkok kepada kebudayaan Jepang, Korea, dan Vietnam.
              Dalam bidang agama, agama Budha dan Taoisme banyak mempengaruhi kebudayaan di Asia Timur. Selain kedua Agama tersebut, norma dan nilai Agama Islam juga turut mempengaruhi kebudayaan terutama di wilayah Asia Selatan dan tenggara. Kebanyakan budaya di Australia masa kini berakar dari kebudayaan Eropa dan Amerika. Kebudayaan Eropa dan Amerika tersebut kemudian dikembangkan dan disesuaikan dengan lingkungan benua Australia, serta diintegrasikan dengan kebudayaan penduduk asli benua Australia, Aborigin. Kebudayaan Eropa banyak terpengaruh oleh kebudayaan negaranegara yang pernah dijajahnya. Kebudayaan ini dikenal juga dengan sebutan "kebudayaan barat". Kebudayaan ini telah diserap oleh banyak kebudayaan, hal ini terbukti dengan banyaknya pengguna bahasa Inggris dan bahasa Eropa lainnya di seluruh dunia. Selain dipengaruhi oleh kebudayaan negara yang pernah dijajah, kebudayaan ini juga dipengaruhi oleh kebudayaan Yunani kuno, Romawi kuno, dan agama Kristen, meskipun kepercayaan akan agama banyak mengalami kemunduran beberapa tahun terakhir ini. Kebudayaan didaerah Timur Tengah dan Afrika Utara saat ini kebanyakan sangat dipengaruhi oleh nilai dan norma agama Islam, meskipun tidak hanya agama Islam yang berkembang di daerah ini.


B. MULTIKULTURAL
Multikultural secara etimologis marak digunakan pada tahun 1950- an di Kanada. Menurut Longer Oxford Dictionary istilah multiculturalism berasal dari kata multicultural. Kamus ini menyitir kalimat dari surat kabar Kanada, Montreal Times yang menggambarkan masyarakat Montreal sebagai masyarakat "multicultural dan multilingual". Konsep multikulturalisme tidak dapat disamakan dengan konsep keanekaragaman suku bangsa atau kebudayaan suku bangsa yang menjadi ciri masyarakat majemuk, karena multikulturalisme menekankan keanekaragaman kebudayaan dalam kesederajatan. Multikulturalisme mau tidak mau juga akan mengulas berbagai permasalahan yang mendukung ideologi ini, yaitu politik dan demokrasi, keadilan dan penegakan hukum, kesempatan kerja dan berusaha HAM, hak budaya komunitas dan golongan minoritas, prinsip-prinsip etika dan moral, serta tingkat serta mutu produktifitas (Tobroni, dkk: 2007). Dufty (1996) menjelaskan bahwa multikultural sebagai masyarakat yang kelompok dan anggotanya mampu melakukan ko-eksistensi secara harmonis, bebas memelihara keyakinan mereka, bahasa dan kebiasaan serta tradisi yang dikembangkan, dilaksanakan dan dijunjung tinggi.
               Multikultural sering diidentikkan dengan pluralisme, padahal adabeberapa perbedaan diantara kedua konsep tersebut. Pluralisme pada dasarnya memiliki beberapa makna, yakni sebagai doktrin, sebagai model dan keterkaitannya dengan konsep lain (Liliweri, 2005). Sebagai doktrin pluralisme sering dimaknai bahwa dalam setiap hal, tidak ada satu pun sebab bersifat tunggal (monism) atau ganda (dualism) bagi terjadinya perubahan masyarakat. Sementara itu, pluralisme sebagai model, memungkinkan terjadinya peran individu atau kelompok yang beragam dalam masyarakat. Pluralisme merupakan suatu pandangan bahwa sebab dari sebuah peristiwa sosial, harus dapat diuji melalui interaksi yang beragam faktor dan bukan dianalisis hanya dari satu faktor sematamata, dan keberagaman faktor itu adalah faktor kebudayaan. Dengan mengutip pandangan John Gray, Liliweri menegaskan bahwa pada dasarnya plurarisme mendorong perubahan cara berpikir dari cara berpikir monokultur ke arah cara berpikir multikultur.
              Dengan demikian, multi kultur bukan hanya sekedar bermakna keberagaman budaya, tetapi lebih kepada cara berpikir, cara bertindak,
dan berperilaku terhadap keberagaman budaya yang ada dalam masyarakat. Multikulturalisme lebih bermakna sebagai cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku manusia dalam memandang kebudayaan lain yang berbeda atau beragam denga kebudayaan kita adalah sebagai suatu hal yang wajar. Oleh karena itu menghargai dan menghormati kebudayaan lain serta memandang kebudayaan masyarakat lain secara sama adalah suatu keharusan. Multikulturalisme memandang bahwa manusia mempunyai kebebasan untuk mengembangkan kebudayaannya. Berbeda dengan pemikiran di atas, Mohammad Ali (2003) lebih memusatkan konsep pluralisme pada keberagaman agama. Menurutnya, mengakui pluralisme agama sama sekali tidak berarti menghancurleburkan bangunan dasar teologis agama mana pun yang telah terbukti eksis dalam sejarah peradaban umat manusia.
           Lebih tegas lagi, bahwa memasyarakatkan pluralisme agama dan praktik politik pluralis yang demokratis, menjadi sebuah keharusan bagi masyarakat pluralis Indonesia. Pluralisme agama tidak sekadar persoalan mengakomodasi klaim-klaim kebenaran agama dalam wilayah pribadi, tetapi juga persoalan kebijakan publik di mana pemimpin agama harus mengakui dan melindungi kebebasan beragama. Menurut Al Hakim (2006) esensi masyarakat pluralis-multikultural dapat digambarkan sebagai idealisasi masyarakat dimana kelompok dalam masyarakat mampu melakukan ko-eksistensi secara harmonis, bebas memelihara keyakinan mereka, bahasa dan kebiasaan serta tradisi
yang dikembangkan, dilaksanakan dan dijunjung tinggi (Dufty, 1996).
          Dalam perspektif Indonesia, konsep masyarakat multikultural bersifat inhern dalam masyarakat sejak dahulu kala. Hanya saja, karena dinamika politik ketatanegaraan di masa lalu, praktik multikultural Indonesia sempat tenggelam dari kajian pendidikan sosial. Dengan dalih membicarakan multikulturalisme berarti akan membuka lahan konflik di dalam kehidupan masyarakat. Multikulturalisme menjadi bahan kajian kembali ketika terjadi reformasi politik di Indonesia, gema multikultural mulai terdengar kembali.

            Cita-cita reformasi dalam membangun masyarakat kesederajatan dalam bangunan civil society Indonesia, merupakan pertanda bahwa multikultural di bumi Indonesia akan “berhirup” angin segar, kendati dalam praktiknya nampak masih belum memenuhi harapan (Al Hakim, 2002). Multikulturalisme bukan hanya sekedar wacana tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM dan kesejahteraan hidup masyarakat. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri secara terpisah dari ideologi lainnya. Multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep yang merupakan bangunan konsep-konsep untuk dijadikan acuan memahaminya dan mengembangluaskannya dalam kehidupan bermasyarakat. dapat memahami multikulturalisme diperlukan landasan pengetahuan yang berupa bangunan konsep yang relevan dan mendukung keberadaan serta berfungsinya multikulturalisme dalam kehidupan manusia.
              Bangunan konsep ini harus dikomunikasikan di antara para ahli yang mempunyai perhatian ilmiah yang sama tentang multikulturalisme sehingga terdapat kesamaan pemahaman dan saling mendukung dalam memperjuangkan ideologi ini. Berbagai konsep yang relevan dengan multikulturalisme antara lain demokrasi, keadilan dan hukum, nilai-nilai perbedaan yang sederajat, suku bangsa, kesukubangsaan, kebudayaan suku bangsa, keagamaan, ngkapan-ungkapan budaya, domain privat dan publik, HAM, hak budayakomunitas, dan konsep lainnya yang relevan (Al Hakim, 2002). Cakupan civil society memang sangat beragam, misalnya terdiri dari kelompok-kelompok dan perkumpulan, pendidikan, tenaga kerja, bisnis, partai politik, organisasi keagamaan, profesi, perdagangan, media, seni, kelompok lokal, keluarga dan perkumpulan kekerabatan (Langenberg, dalam Subandi 1996).

                  Kemajemukan masyarakat Indonesia adalah sebuah realitas sosial dan integrasi nasional adalah substansi utamanya. Dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia, konsep integrasi nasional Indonesia, hendaknya diartikan bukan sebagai benda akan tetapi harus diartikan sebagai semangat untuk melakukan penyatuan terhadap unsur-unsur dan potensi masyarakat Indonesia yang beraneka-ragam. Dengan kata lain, integrasi nasional harus dimaknai sebagai sebuah spirit bangsa untuk memandang kehidupan yang serba majemuk itu sebagai semangat untuk bersatu. Secara demikian, integrasi nasional, adalah kata kunci untuk membangun dan membina serta mempertahan kan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang hidup dalam alam kemajemukan masyarakat dan budayanya.
                 Terbentuknya integrasi nasional yang kokoh, banyak ditentukan oleh pengetahuan warga masyarakat Indonesia terhadap kondisi sosial budaya masyarakat yang bersifat pluralistis. Berkaitan dengan itu, adabeberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan integrasi nasional yang mantap serta kokoh, antara lain:
1. kemampuan dan kesadaran bangsa dalam mengelola perbedaanperbedaan SARA dan keanekaragaman budaya dan adat-istiadat yang tumbuh dan berkembang di wilayah nusantara. Perbedaanperbedaan itu bukanlah sebagai suatu hal yang harus dipertentangkan, akan tetapi harus diartikan sebagai kekayaan dan potensi bangsa.
2. kemampuan mereaksi penyebaran ideologi asing, dominasi ekonomi asing serta penyebaran globalisasi dalam berbagai aspeknya.
3. membangun sistem budaya yang sesuai dengan ideologi nasional (Pancasila) dan konstitusi, UUD Negara Republik Indonesia 1945.
4. menyelenggarakan proyek budaya’dengan cara melakukan pemahaman kritis dan sosialisasi terhadap simbol-simbol identitas nasional, seperti: bahasa Indonesia, lagu Indonesia Raya, bendera Merah Putih dan Garuda Pancasila sebagai lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia.
               Walaupun demikian, dalam upaya mewujudkan integrasi nasional Indonesia, bangsa Indonesia sering menghadapi persoalan yang sangat dilematis. Integrasi nasional yang seperti apa yang hendak dikembangkan di Indonesia, yang masyarakatnya bersifat majemuk (pluralistis). Integrasi nasional Indonesia, hendaknya juga diartikan bukan sebagai benda akan tetapi harus diartikan sebagai semangat untuk melakukan penyatuan terhadap unsur-unsur dan potensi masyarakat Indonesia yang beraneka-ragam. Integrasi nasional di Indonesia, bukanlah sebuah peleburan yang sifatnya unifikatif (menggabungkan), akan tetapi lebih tepat disebut dengan integrasi nasional yang bersifat diversifikatif atau menyebar (Al- Hakim, 2002). Dengan cara ini, perbedaan tetap diakui, karena dengan ini masyarakat akan bebas berekspresi selaras dengan aspirasi dan way of life yang diangkat dari nilai-nilai moral yang bersumber dari budaya daerah setempat (lokal).

              Di samping itu, integrasi nasional yang deversifikatif lebih nampak demokratis, ketimbang integrasi nasional yang unifikatif yang justru mengarah pada pemerkosaan HAM dan memungkiri realitas perbedaan. Integrasi nasional yang deversifikatif, lebih sesuai dengan semboyan bangsa kita dalam lambang negara Garuda Pancasila, yaitu “Bhinneka Tunggal Ika”, yang artinya berbeda-beda itu pada hakekatnya adalah satu. Muhammad Ali (2003), menegaskan bahwa semangat Bhinneka Tunggal Ika masih relevan dan harus dikembangkan dalam konteks kekinian. Bahkan semboyan itu banyak memberikan inspirasi bagi terbangunnya wawasan pluralis-multikultural. Dia mencontohkan pentingnya wawasan pluralis-multikultural dalam pendidikan agama, agar kalangan terpelajar dan masyarakat luas menghargai perbedaan, menghormati secara tulus, komunikatif, terbuka, dan tidak saling curiga, selain untuk meningkatkan iman dan takwa.

              Pendidikan pluralis-multikultural bukanlah mengajarkan anak didik untuk menjalankan agama seenaknya sendiri, tanpa tanggung jawab dan ketulusan, tetapi justru mengajarkan untuk taat beragama, tanpa menghilangkan identitas keagamaan masing-masing. Wajah agama yang ditampilkan pendidikan pluralis adalah agama yang moderat dan ramah. Selanjutnya, Eka Dharmaputra (1987), mengatakan bahwa salahsatu sumbangan terpenting teologi pluralis terletak pada asumsi dasar  bahwa semua agama dapat menyumbangkan sesuatu, bukannya satu dapat menyelesaikan semua. Makin mutlak klaim seseorang makin menderitalah manusia. Melalui pendidikan pluralis, agama-agama memberikan kontribusi bagi pembangunan bangsa menuju masyarakat multikultural. Pendidikan agama merupakan pilar penyangga utama kerukunan umat beragama dan kerukunan umat beragama merupakan pilar kerukunan bangsa. Pendidikan agama tidak hanya menjadi fondasi integritas nasional yang kokoh, tetapi juga fondasi pengayom keberagaman yang sejati.
              Senada dengan itu, tulis Berger & Neuhauss (dalam Nugroho, 1977), karena perbedaan masyarakat merupakan kenyataan sosial, maka keberadaannya tidak bisa dilenyapkan. Bahkan setiap upaya untuk melenyapkan dengan dalih apapun, termasuk menuju unifikasi masyarakat, cenderung akan menimbulkan keresahan, gejolak sosial, kerusuhan massa dan pasti berakhir dengan disintegrasi bangsa Kemajemukan masyarakat (multicultural) tidak dapat dilenyapkan demi jargon persatuan dan kesatuan, sebab persatuan itu harus dicapai lewat keberadaan pluralitas.
             Sebagai sebuah terminologi, multikuluturalisme kadang agak membingungkan karena ia merujuk sekaligus kepada dua hal yang berbeda: realitas dan etika, atau praktik dan ajaran. Sebagai realitas atau praktik, multikulturalisme dipahami sebagai representasi produktif atau interaksi elemen-elemen social yang beragam dalam sebuah tataran kehidupan kolektif yang berelanjutan. Sebagai sebuah etika atau ajaran, multikulturalisme merujuk pada spirit, etos dan kepercayaan tentang bagaimana keragaman atas unit-unit sosial yang berciri privat dan relatif otonom, seperti etnisitas dan budaya, semestinya dikelola dalam ruangruang publik.
             Dalam masyarakat yang memiliki kesempatan untuk berevolusi melalui perubahan sosial yang panjang dan bersifat gradual, multikulturalisme (dengan nama yang sama atau yang lain) sering merupakan hasil dari sebuah proses sosial yang terjadi. Dengan kata lain sejarah yang panjang telah memungkinkan di satu pihak keragaman mendapatkan ruang untuk berkembang dan pihak lainmemungkinkan integrasi sosial di tingkat yang lebih tinggi dapat terpelihara. Di kebanyakan belahan dunia, dimana sebagian besar dari mereka adalah bangsa-bangsa bekas jajahan yang terdiri atas kelompokkelompok etnik dan budaya yang sangat majemuk, multikulturalisme adalah sebuah gagasan yang terus diperjuangkan. Bahkan lebih dari itu, kebanyakan negara yang relatif muda usia ini, harus berjuang terlebih dahulu dengan gagasan nasionalisme.

               Gagasan nasionalisme negara-negara yang pada umumnya memperoleh kemerdekaannya setelah Perang Dunia Kedua ini, dibangun melalui kesadaran para pemimpinnya akan sebuah kepercayaan bahwa negara yang amat majemuk, seringkali terdiri atas puluhan bahkan ratusan kelompok etnik, hanya mungkin dipersatukandengan ikrar yang meneguhkan persatuan sebagai dasar untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih. Menurut Daniel Sparinga, multikuralisme didefinisikan sebagai sebuah kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya (ethnic and cuktural groups) dapat hidup berdampingan secara damai dalam prinsip co-existence yang ditandai oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain adalah sebuah tema yang relatif baru dibicarakan di negeri ini.
             Dunia masa kini menuntut adanya multikulturalisme, karena dalam perbedaan-perbedaannya, manusia yang saling berbeda harus saling berhubungan satu sama lain, baik suka ataupun tidak. Dalam multikulturalisme, manusia merayakan perbedaan yang dimilikinya. Untuk itu, seluruh perbedaan yang ada (apapun bentuk perbedaannya) harus dihormati. Perbedaan tersebut adalah karunia yang sangat indah yang harus dijaga secara damai. Dalam menyikapi perbedaan, mentalitas kita harus diubah dengan lebih banyak berpikir, bersikap dan berlaku damai terhadap seluruh perbedaan tersebut dengan jalan apapun yang memungkinkan untuk itu. Oleh karena itu, dalam perbedaan-perbedaan tersebut sesungguhnya, akal kita menyediakan potensi untuk berlaku secara adil dan merata terhadap sisi-sisi kebenaran yang ada. Perbedaan-perbedaan seperti itu membutuhkan pendekatan-pendekatan multikultural terhadap etika maupun subyek-subyek lainnya, terutama dalam upaya memerangi etnosentrisme dan rasisme yang seringkali merupakan hasil dari ketidakpedulian pada orang lain dan kebudayaan-kebudayaan lain (May, dkk. 2001).

           Memahami orang-orang dari kebudayaan lain bukan berarti bahwa kita setuju dengan mereka melainkan kita harus kritis terhadap kebiasaan-kebiasaan mereka. Multikulturalisme dapat juga dijelaskan sebagai pluralisme kebudayaan sebagaimaa dikemukakan oleh William A. Haviland (1988) yang secara antropologis menjelaskan, kalau satu kebudayaan dunia yang homogen tidak dengan sendirinya pasti merupakan harapan masa depan, orang akan melihat. Multikulturalisme sejak beberapa tahun belakangan ini marak diperbincangkan oleh pelbagai kalangan dan tampaknya masih akan terus demikian karena memang sangat relevan dengan corak masyarakat seperti yang terdapat di Indonesia.

            Menurut, C. W. Watson (1998), membicarakan multikulturalisme atau masyarakat multikultural adalah membicarakan tentang masyarakat-negara, bangsa, daerah, bahkan lokasi geografis terbatas seperti kota atau sekolah-yang terdiri dari orangorang yang memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Tetapi perbedaan yang ditekankan di sini adalah perbedaan dalam kesederajatan. Multikulturalisme yang meniscayakan adanya perbedaan itu sesungguhnya mengusung semangat untuk hidup berdampingan secara damai (peaceful coexistence) dalam perbedaan kultur yang ada.

            Menurut Parsudi Suparlan dalam seminar Menuju Indonesi Baru: Dari Masyarakat Majemuk ke Masyarakat Multikultural di Yogyakarta pada Agustus 2001 (Kompas, 3 September 2001), fokus multikulturalisme adalah pada pemahaman dan hidup dengan perbedaan sosial dan budaya, baik secara individual maupun secara kelompok dan masyarakat. Individu dalam hal ini dilihat sebagai refleksi dari kesatuan sosial dan budaya di mana mereka menjadi bagian darinya. Dalam masyarakat multikultural itu telah terjadi interaksi dan dialog antar budaya. Bahkan juga, secara tidak disadari mungkin, telah terjadi dialog antar peradaban, misalnya peradaban Barat yang didasarkan pada nilai-nilai Yudeo-Kristiani dan peradaban Islam atau Konfusian. Dalam komunitas seperti itu tidak terjadi apa yang disebut oleh Samuel Huntington, clash of civilization, benturan peradaban.

            Manajemen multikultural, memang telah menjadi budaya perusahaan-perusahaan dari negara-negara yang lebih maju. Penerapan manajemen multikultural itu, tentunya didasarkan pada prasangka baik tentang multikulturalisme. Tapi mungkin disadari juga bahwa suatu masyarakat atau komunitas multikultural, mengandung potensi konflik, berdasarkan teori yang sederhana, yaitu karena terjadinya perjumpaan
dua atau beberapa budaya asing. Dalam interaksi itu mungkin terkandung prasangka-prasangka negatif antar kelompok etnis, ras, budaya atau agama. Dengan katar belakang prasangka itu mungkin terjadi gesekan atau bahkan benturan. Dalam masyarakat multikultural, yang terjadi mungkin justru isolasionisme, dimana suatu komunitas berkonsentrasi pada suatu daerah pemukiman tertentu yang bersifat swasembada (self-sufficient). Meskipun demikian, interaksi dengan komunitas luar tak bisa dihindari. Maka dalam interaksi yang membawa prasangka bisa terjadi persaingan yang tidak sehat.

            Dalam masyarakat multikultural yang masih mengandung prasangka,bisa pula terjadi diskriminasi, misalnya dalam manajemen perusahaan. Beberapa waktu yang lalu, bahkan hingga sekarang, birokrasi sipil apalagi militer Indonesia masih sulit menerima orang-orang dari kelompok etnis Cina. Pada masa itu mungkin prasangka itu bersumber dari persaingan ideologi, sehingga birokrasi masih khawatir kemasukan unsur-unsur komunis umpamanya. Namun sekarang, setelah lenyapnya komunisme, diskriminasi atau preferensi itu masih tetap berlangsung. Hal ini disebabkan karena belum berkembangnya budaya multikulturalisme yang menganggap multi-kulturalisme sebagai faktor yang poisitif dalam perkembangan masyarakat. Namun, walaupun budaya multikulturalisme masih dicurigai, dalam kenyataannya, manajemen multi-kultural itu ternyata tetap terus dipakai dan bahkan dikembangkan daripada pola manajemen homogen yang mungkin dianggap lebih potensial untuk membentuk modal sosial yang berintikan kepercayaan (trust) itu.
          Perkembangan itu dibuktikan dengan ditulisnya teori-teori baru mengenai pola manajemen multikultural. Pola manejemen multikultural itulah salah satu bentuk penerapan multikulturalisme dalam manajemen perusahaan modern. Salah satu dampaknya adalah meningkatnya minat generasi muda untuk mempelajari bahasa-bahasa asing. Bahasa asing seperti misalnya, Mandarin atau bahasa Jepang itupun kini telah dikursuskan dengan peminat yang makin banuyak. Bahasa adalah sarana yang sentral bagi pengembangan multikulturalisme. Sebenarnya multikulturalisme itu sama atau sejalan dengan beberapa faham lain yang juga sering disebut, yaitu pluralisme, masyarakat terbuka (open society) dan globalisme. Pluralisme adalah suatu paham yang bertolak dari kenyataan pluralitas masyarakat. Ia tidak bertolak dari asumsi bahwa setiap kultur atau agama itu sama. Justru yang disadari adalah adanya perbedaan. Dan perbedaan itu diasumsikan (berdasarkan pengalaman) mengandung potensi konflik atau persaingan yang tidak sehat. Bahkan Huntington sendiri mengasumsikan terkandungnya konflik antar peradaban, tidak sekedar perbedaan. Karena konflik itu bila tidak terkompromikan atau tak terdamaikan, maka terjadilah benturan atau bahkan perang peradaban.








C. SEJARAH MULTIKULTURALISME
                Istilah multikulturalisme pertama kali muncul di Amerika. Di negara ini kebudayaannya didominasi oleh kaum imigran putih dengan budaya WASP, yaitu kebudayaan putih (White), dari bangsa yang berbahasa Inggris (Anglo Saxon), dan yang beragama Protestan. Nilai-nilai WASP inilah yang menguasai mainstream kebudayaan di Amerika Serikat. Dengan demikian, terjadilah segresi dan diskriminasi bukan hanya dalam bidang ras tetapi juga dalam bidang agama, budaya dan gaya hidup. Kelompok yang paling didiskriminasikan adalah kelompok Afrika-Amerika. Politik diskriminasi tersebut berlaku pada kelompok non-WASP, yaitu kelompok Indian (Native America), kelompok Chicano (dari negaranegara latin terutama Mexico), dan pada akhir abad ke 20 dari kelompok Asia-Amerika. Dalam menghadapi masyarakat yang bersifat melting pot tersebut telah dikembangkan berbagai praktik pendidikan yang berusaha menggaet kelompok-kelompok suku bangsa tersebut di dalam suatu kebudayaan mainstream yang didominasi oleh WASP. Namun demikian, pendekatan pendidikan yang diskriminatif tersebut mulai berubah, karena pengaruh perkembangan politik dunia seperti HAM, deklarasi hak asasi manusia dari PBB (Universal Declaration of Human Rights tahun 1948). Demikian pula, gerakan human right (human right movement) yang mengglobal.
               Perubahan pandangan terhadap hak asasi manusia telah semakin meluas dan menyangkut hak asasi wanita dalam gerakan feminisme. Semua pengaruh yang dijelaskan di atas menghasilkan suatu bentuk pendidikan yang ingin membongkar politik segresi tersebut. Praktik-praktik pendidikan untuk menanamkan rasa persatuan bangsa mulai gencar dilaksanakan seperti menghilangkan sekolahsekolah segregasi, mengajarkan budaya dari ras-ras yang lain di semua sekolah pemerintah, dan studi-studi etnis yang hidup dalam masyarakat Amerika. Praktik-praktik tersebut dikaji dan disempurnakan. Banyak sekali konsep yang telah dicobakan dan masing-masing mempunyai nilai positif maupun negatif. Pada dekade tahun 1940-an dan 1950-an telah lahir suatu konsep pendidikan yang disebut pendidikan intercultural dan inter kelompok (inter cultural and inter group education). Pada hakekatnya inter-cultural education tersebut merupakan suatu upaya cross culture education, yaitu mencari nilai-nilai universal yang dapat diterima kelompok masyarakat. Pendidikan interkultural pada dasarnya mempunyai dua tema pokok, yaitu: (1) melalui pendidikan interkultural, seorang tidak malu terhadap latar belakang budayanya. Seperti diketahui, mainstream budaya di Amerika seperti WASP telah menyepelekan budaya kelompok minoritas. (2) perlu dikembangkan sikap toleransi terhadap perbedaan ras, agama, dan budaya. Dalam rangka pengembangan sikap toleransi, dianjurkan program asimilasi budaya. Dalam kaitan ini yang dipentingkan adalah adanya persamaan dan bukan meletakkan perbedaan-perbedaan kebudayaan. Oleh sebab itu, di dalam program pendidikan dikembangkan dua hal, yaitu: (a) masalah prasangka (prejudice). Berbagai penelitian dan praktik untuk mencari akar dari prasangka, baik prasangka ras maupun prasangka agama; (b) mencari cara efektif untuk maengubah tingkah laku dalam mengatasi prasangka-prasangka tersebut.
           Berbagai upaya dari pendidikan interkultural ternyata dipusatkan kepada mengubah tingkah laku individu dan bukan mempelajari konflik antar kelompok. Padahal yang sering terjadi dalam kehidupan bersama multi ras adalah konflik kelompok. Hal ini memang masih diabaikan dalam program pendidikan interkultural. Pendidikan di dalam pendekatan interkultular berarti membina hubungan baik antar manusia yang demokratis.  Masyarakat Amerika adalah masyarakat demokratis yang memberikan nilai penting terhadap pluralitas dengan hak-haknya, termasuk hak-hak minoritas sebagai warga negara. Tujuan kehidupan adalah kehidupan bersama yang harmonis. Perkembangan program pendidikan interkultular berkembang dengan pesat dan dilaksanakan dari jenjang pendidikan dasar termasuk didalam program pendidikan guru. Selain dari pada itu program pendidikan interkultular dianggap dapat memperkuat ketahanan bangsa.Di negara Amerika Serikat, terutama pada masa perang dingin, hal indirasakan tetap perlu terutama untuk mempertahankan Amerika sebagai negara super power.
D. PENDIDIKAN MULTIKULTURAL
         Pendidikan merupakan agen perubahan sosial dalam suatu masyarakat yang tidak terlepas dari budaya masyarakat tersebut. Nilainilai, pandangan, dan norma yang dikembangkan merupakan integrasi dari budaya di mana pendidikan tersebut dilaksanakan, yang kemudian ditanamkan kepada si terdidik. Pendidikan memang merupakan media yang tepat bagi usaha pelestarian dan penanaman nilai-nilai atau pandangan, demikian juga penanaman pandangan dan kesadaran terhadap adanya perbedaan budaya pada masyarakat multikultural. Usaha menanamkan kesadaran multikultural lewat pendidikan kemudian dikenal dengan pendidikan multikultural. Pendidikan multikultural pada umumnya diletakkan pada latar kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mengarah pada upaya perwujudan warga negara yang baik. Warganegara yang baik dikemukakan oleh Cogan (1998) adalah mereka memiliki kemampuan untuk memahami dan menerima perbedaan budaya, kemampuan berpikir kritis, kemampuan menyelesaikan konflik tanpa kekerasan, kemampuan bekerjasama dengan orang lain, kepekaan terhadap hak asasi manusia, dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan politik lokal, nasional dan global. Pendidikan multikultural memainkan peranan penting dalam pengembangan pendidikan kewarganegaraan (Pang, Gay, dan Stanley: 1995 dalam Al Hakim, 2002). Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas kewarganegaraan dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya (Banks, 1993).
         Secara meluas, pendidikan multikultural mencoba membantu menyatukan bangsa secara demokratis, dengan menekankan pada perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok budaya yang berbeda. Sekolah dikondisikan untuk mencerminkan praktik dari nilai-nilai demokrasi. Kurikulum menampakkan aneka kelompok budaya yang berbeda dalam masyarakat, bahasa, dan dialek; dimana para pelajar lebih baik berbicara tentang rasa hormat di antara mereka dan menjunjung tinggi nilai-nilai kerjasama, dari pada membicarakan persaingan dan prasangka di antara sejumlah pelajar yang berbeda dalam hal ras, etnik, budaya dan dan kelompok status sosialnya. Pendidikan multikultural adalah kebijakan dalam praktik pendidikan dalam mengakui, menerima dan menegaskan perbedaan dan persamaan manusia yang dikaitkan dengan gender, ras, kelas, (Sleeter and Grant, 1988). Pendidikan multikultural adalah suatu sikap dalam memandang keunikan manusia dengan tanpa membedakan ras, budaya, jenis kelamin, kebiasaan, seks, kondisi jasmaniah atau status ekonomi seseorang (Skeel, 1995).
          Secara sederhana pendidikan multikultural didefinisikan oleh Azra (2007) sebagai pendidikan untuk/tentang keragaman kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara keseluruhan. Agar pengertian ini bermanfaat, maka diperlukan untuk mendefinisikan kembali apa yang dimaksud dengan budaya dan kebudayaan. Upaya perumusan ini, jelas tidak mudah, karena perubahan-perubahan yang begitu cepat dan dramatis dalam kebudayaan itu sendiri, khususnya karena proses globalisasi yang semakin meningkat. Istilah pendidikan multikultural (multicultural education) dapat digunakan baik pada tingkat deskriptif maupun normatif. Pendidikan multikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Esensi masyarakat multikultural telah digambarkan oleh Dufty (1996), sebagai gagasan masyarakat dimana kelompok dalammasyarakat mampu melakukan ko-eksistensi secara harmonis, bebas memelihara keyakinan mereka, bahasa dan kebiasaan serta tradisi yang dikembangkan, dilaksanakan dan dijunjung tinggi.

         Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, kesederajatan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Hakekat pendidikan multikultural mempersiapkan seluruh siswa untuk bekerja secara aktif menuju kesamaan struktur dalam organisasi dan lembaga sekolah. Pendidikan multikultural bukanlah kebijakan yang mengarah pada pelembagaan pendidikan dan pengajaran inklusif dan pengajaran oleh propaganda pluralisme lewat kurikulum yang berperan bagi kompetisi budaya individual. Pendidikan multikultural, bukanlah pemisahan dari bagian pelajaran atau pemisahan dari sistem pendidikan, akan tetapi representasi secara benar dan menyeluruh, mengenai apa yang akan dikembangkan bagi kehidupan masa depan siswa. Pierre L. Van de Berghe mengemu kakan bahwa masyarakat multikultural mempunyai beberapa karakteristik yang khas, antara lain sebagai berikut.
1. Masyarakat terbagi dalam segmentasi bentuk kelompokkelompok latar budaya, subbudaya yang berbeda.
2. Memiliki struktur sosial yang terbagi ke dalam lembaga-lembaga yang bersifat nonkomplementer.
3. Kurang adanya kemauan untuk mengembangkan konsensus antar anggota masyarakatnya tentang nilai-nilai sosial yang fundamental.
4. Kurangnya kesadaran mengembangkan konsensus relatif sering menumbuhkan konflik antar kelompok sub-budaya tersebut.
5. Konflik dapat dihindari dan integrasi sosial dapat terjadi, dengan jalan secara relatif menggunakan paksaan ditambah adanya ketergantungan satu sama lain

    dalam bidang ekonomi.
6. Adanya dominasi politik kelompok satu atas kelompok yang lain Keadaan yang sangat rentan dalam masyarakat multikultural tersebut, perlu dicarikan

    penyelesaian agar tidak selalu terjadi konflik yang mengarah pada terjadinya disintegrasi.


1. Tujuan Pendidikan Multikultural
   Pendidikan multikultural berusaha menolong siswa mengembangkan rasa hormat kepada orang yang berbeda budaya, memberi kesempatan untuk bekerja bersama dengan orang atau kelompok orang yang berbeda etnis atau rasnya secara langsung, menolong siswa untuk mengakui ketepatan dari pandangan-pandangan budaya yang beragam, menolong siswa mengembangkan kebanggaan terhadap warisan budaya mereka, menyadarkan siswa bahwa konflik nilai sering menjadi penyebab konflik antar kelompok masyarakat (Savage & Armstrong, 1996). Farris & Cooper (1994) mengemukakan bahwa tujuan pendidikan multikultural adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki, dan bersikap positif terhadap perbedaan budaya, ras, dan etnis.

      Sementara itu, Banks (dalam Skeel, 1995), mengidentifikasi tujuan pendidikan multikultural, adalah: (1) untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam; (2) untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan; (3) memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan ketrampilan sosialnya; dan (4) untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok.
Lebih lanjut, pendidikan multikultural dibangun atas dasar konsep yang meluas mengenai pendidikan untuk kebebasan (Dickerson, 1993; Banks, 1994); yang bertujuan: (1) membantu siswa mengembangkan pengetahuan, sikap dan keterampilan untuk berpartisipasi di dalam demokrasi dan kebebasan masyarakat; (2) memajukan kepada kekebasan, kecakapan, keterampilan terhadap lintas batas-batas etnik dan budaya untuk berpartisipasi dalam beberapa kelompok dan budaya orang lain. Melalui pembelajaran multikultural, siswa dapat mencapai kesuksesan dalam mengurangi prasangka dan diskriminasi (Banks, 1996). Dengan kata lain, variabel sekolah terbentuk dimana besar kelompok rasial dan etnis yang memiliki pengalaman dan hak yang sama dalam pendidikan. Pelajar mampu mengembangkan keterampilannya dalam memutuskan sesuatu secara bijak. Mereka lebih menjadi suatu subyek dari pada menjadi obyek dalam suatu kurikulum. Mereka menjadi individu yang mengatur dirinya sendiri dan merefleksi kehidupan untuk bertindak secara aktif. Mereka membuat keputusan dan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan konsep, pokok-pokok masalah, atau masalahmasalah yang mereka pelajari. Mereka mengembangkan visi sosial yang lebih baik dan memperoleh ilmu pengetahuan dan keterampilan serta mengkonstruksinya dengan sistematis dan empatis. Seharusnya guru mengetahui bagaimana berperilaku terhadap para pelajar yang bermacam-macam kulturnya di dalam kelas. Mereka mengetahui perbedaan-perbedaan nilai-nilai dan kultur dan bentuk-bentuk perilaku yang beraneka ragam.

          Secara konseptual pendidikan multikultural menurut Groski mempunyai tujuan dan prinsip sebagai berikut.
1. Setiap siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan prestasi mereka.
2. Siswa belajar bagaimana belajar dan berpikir secara kritis.
3. Mendorong siswa untuk mengambil peran aktif dalam pendidikan, dengan menghadirkan pengalaman-pengalaman mereka dalam konteks belajar.
4. Mengakomodasikan semua gaya belajar siswa.
5. Mengapresiasi kontribusi dari kelompok-kelompok yang berbeda.
6. Mengembangkan sikap positif terhadap kelompok-kelompok yang mempunyai latar belakang berbeda.
7. Untuk menjadi warga yang baik di sekolah maupun di masyarakat.
8. Belajar bagaimana menilai pengetahuan dari perspektif yang berbeda.
9. Untuk mengembangkan identitas etnis, nasional, dan global.
10. Mengembangkan ketrampilan-ketrampilan mengambil keputusan dan analisis secara kritis sehingga siswa dapat membuat pilihan yang lebih baik dalam

     kehidupan sehari-hari.
Sedangkan prinsip pendidikan multikultural menurut Groski adalah sebagai berikut.
1. Pemilihan materi pelajaran harus terbuka secara budaya didasarkan pada siswa. Keterbukaan ini harus menyatukan opiniopini yang berlawanan dan

     interpretasi-interpretasi yang berbeda.
2. Isi materi pelajaran yang dipilih harus mengandung perbedaan dan persamaan dalam lintas kelompok.
3. Materi pelajaran yang dipilih harus sesuai dengan konteks waktu dan tempat.
4. Pengajaran semua pelajaran harus menggambarkan dan dibangun berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dibawa siswa ke kelas.
5. Pendidikan hendaknya memuat model belajar mengajar yang interaktif agar supaya mudah dipahami.
    Multikulturalisme bukan hanya sebuah wacana tetapi sebuah ideologi yang harus diperjuangkan, karena dibutuhkan sebagai landasan bagi tegaknya demokrasi, HAM, dan kesejahteraan hidup masyarakatnya. Multikulturalisme bukan sebuah ideologi yang berdiri sendiri terpisah dari ideologi-ideologi lainnya, dan multikulturalisme membutuhkan seperangkat konsep-konsep yang merupakan bangunan knsep-konsep untuk dijadikan acuan bagi yang memahaminya dan mengembangluaskannya dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Dimensi-dimensi Pendidikan Multikultural
Banks (1993, 1994), mengidentifikasi ada lima dimensi pendidikan multikultural yang diperkirakan dapat membantu guru dalam mengimplementasikan beberapa program yang mampu merespon terhadap perbedaan pelajar (siswa), yaitu:
1. Dimensi integrasi isi/materi (content integration). Dimensi ini digunakan oleh guru untuk memberikan keterangan dengan poin kunci pembelajaran dengan merefleksi materi yang berbeda-beda. Secara khusus, guru menggabungkan kandungan materi pembelajaran ke dalam kurikulum dengan beberapa cara pandang yang beragam (Banks, 1991). Salah satu pendekatan umum adalah mengakui kontribusinya, yaitu guru-guru berkerja sesuai dengan kurikulum mereka dengan membatasi fakta tentang semangat kepahlawanan dari berbagai kelompok. Di samping itu, rancangan pembelajaran dan unit pembelajaran dirubah dengan beberapa pendekatan, guru menambah beberapa unit/topik secara khusus yang berkaitan dengan materi multikultural (additive approach).
2. Dimensi konstuksi pengetahuan (knowledge construction). Suatu dimensi dimana para guru membantu kepada siswa untuk memahami beberapa perspektif dan merumuskan kesimpulan yang dipengaruhi oleh disiplin pengetahuan yang mereka miliki. Dimensi ini juga berhubungan dengan pemahaman para pelajar terhadap perubahan pengetahuan yang ada pada diri mereka sendiri;
3. Dimensi pengurangan prasangka (prejudice reduction). Guru melakukan banyak usaha untuk membantu siswa dalam mengembangkan perilaku positif tentang perbedaan kelompok. Sebagai contoh, ketika anak-anak masuk sekolah dengan perilaku negatif dan memiliki kesalahpahaman terhadap ras atau etnik yang berbeda dan kelompok etnik lainnya (Rotheram, 1987), Pendidikan dapat membantu siswa mengembangkan perilaku intergroup yang lebih positip, penyediaan kondisi yang mapan dan pasti. Dua kondisi yang dimaksud adalah bahan pembelajaran yang memiliki citra yang positif tentang perbedaan kelompok dan menggunakan 2. Tahap-tahap Pengembangan Pendidikan Multikultural Gay (1995) mengemukakan empat tahap pengembangan pendidikan multikultural (dalam Walsh & Agatucci, 2001).
1. inclusion. Pada tahap ini kelompok etnis dipelajari secara tunggal, dan biasanya pelajaran berpusat pada tokoh pahlawan dari etnis yang bersangkutan.
2. infusion. Pada tahap kedua ini pendidikan multi kultural ditekankan pada pengintegrasian isi, konteks, contoh, dan pandangan yang berbeda ke dalam

    kurikulum.
3. deconstruction, dimana pendidikan multikultural memberi kesempatan siswa untuk memandang konsep dari perspektif yang berbeda-beda sebagai bagian dari

    proses berpikir kritis dalam keanekaragaman budaya.
4. transformation, yakni fokus pendidikan multikultural terletak pada proses memikirkan dan mengimajinasikan penjelasan-penjelasan baru tentang situasi sosial

   yang secara kultural berbeda-beda.

      Materi pembelajaran multikultural dengan pendekatan multiple perspectives, hendaknya diorganisasi dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kontribusi (contribution approach), pendekatan additive (additive approach), pendekatan transformasi (trasaformation approach) dan pendekatan tindatan sosial (social action approach) (Banks, 1989). Sedangkan pendekatan yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran di kelas multikultural adalah pendekatan kajian kelompok tunggal (single group studies) dan pendekatan perspektif ganda (multiple perspektives approach). Pendidikan multikultural di Indonesia pada umumnya memakai pendekatan kajian kelompok tunggal. Pendekatan ini dirancang untuk membantu siswa dalam mempelajari pandangan-pandangan kelompok tertentu secara lebih mendalam. Oleh karena itu, harus tersedia data-data tentang sejarah kelompok itu, kebiasaan, pakaian, rumah, makanan, agama yang dianut, dan tradisi lainnya. Data tentang kontribusi kelompok itu terhadap perkembangan musik, sastra, ilmu pengetahuan, politik dan lain-lain harus dihadapkan pada siswa. Pendekatan ini terfokus pada isu-isu yang sarat dengan nilai-nilai kelompok yang sedang dikaji.

       Menurut Azra (2007) terdapat lima tipologi pendidikan multikultural yang berkembang, yaitu: (1) mengajar mengenai kelompok siswa yang memiliki budaya yang lain (culture difference). perubahan ini terutama siswa dalam transisi dari berbagai kelompok kebudayaan ke dalam mainstream budaya yang ada; (2) hubungan manusia (human relation). Program ini membantu siswa dari kelompok-kelompok tertentu sehingga dia dapat mengikuti bersama-sama dengan siswa yang lain dalam kehidupan sosial; (3) singles group studies. Program ini mengajarkan mengenai hal-hal yang memajukan pluralisme tetapi tidak menekankan kepada adanya perbedaan stratifikasi sosial yang ada di dalam masyarakat; (4) pendidikan multikultural. Program ini merupakan suatu reformasi pendidikan di sekolah-sekolah dengan menyediakan kurikulum serta materi-materi yang menekankan adanya perbedaan siswa dalam bahasa, yang keseluruhannya untuk memajukan pluralisme kebudayaan akan equilitas sosial; dan (5) pendidikan multikultural yang sifatnya rekonstruksi sosial. Program ini merupakan suatu program baru yang bertujuan untuk menyatukan perbedaan-perbedaan kultural dan menantang ketimpangan-ketimpangan sosial yang ada dalam masyarakat.
       Program ini dinamakan "critical multicultural education". Dalam mengimplementasikan pendidikan multikultural di sekolah, maka sekolah harus dipandang sebagai sebuah sistem sosial di mana terdapat banyak variabel yang saling terkait dan berhubungan sangat erat. Berpikir tentang sekolah sebagai sistem sosial mengharuskan kita untuk membuat suatu rancangan strategi mengubah lingkungan sekolah secara total untuk menerapkan pendidikan multikultural.






D. RINGKASAN
     Multikultur berasal dari kata multi dan kultur. Multi artinya banyak, dan kultur biasa disamakan dengan kata budaya. Dengan demikian kata multikultur bermakna budaya yang banyak atau keberagaman budaya. kebudayaan yaitu sistem pengetahuan yang meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan itu bersifat abstrak. Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Wujud kebudayaan dibedakan menjadi tiga: gagasan, aktivitas, dan artefak. Pada prakteknya, kata kebudayaan merujuk pada benda-benda dan aktivitas yang elit seperti misalnya memakai baju yang berkelas, fine art, atau mendengarkan musik klasik, sementara kata berkebudayaan digunakan untuk menggambarkan orang yang mengetahui, dan mengambil bagian, dari aktivitas-aktivitas di atas. Menurut cara pandang ini, seseorang yang memiliki kebiasaan yang berbeda dengan mereka yang "berkebudayaan" disebut sebagai orang yang "tidak berkebudayaan"; bukan sebagai orang "dari kebudayaan yang lain." Orang yang "tidak berkebudayaan" dikatakan lebih "alami," dan para pengamat seringkali mempertahankan elemen dari kebudayaan tingkat tinggi (high culture) untuk menekan pemikiran "manusia alami" (human nature).

        Sebuah kebudayaan besar biasanya memiliki sub-kebudayaan (atau biasa disebut sub-kultur), yaitu sebuah kebudayaan yang memiliki sedikit perbedaan dalam hal perilaku dan kepercayaan dari kebudayaan induknya. Munculnya sub-kultur disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya karena perbedaan umur, ras, etnisitas, kelas, aesthetik, agama, pekerjaan, pandangan politik dan gender. Multikultural sebagai masyarakat yang kelompok dan anggotanya mampu melakukan ko-eksistensi secara harmonis, bebas memelihara keyakinan mereka, bahasa dan kebiasaan serta tradisi yang dikembangkan, dilaksanakan dan dijunjung tinggi. Multikultural sering diidentikkan dengan pluralisme, padahal ada beberapa perbedaan diantara kedua konsep tersebut.
         Pluralisme pada dasarnya memiliki beberapa makna, yakni sebagai doktrin, sebagai model dan keterkaitannya dengan konsep lain. Sebagai doktrin pluralisme sering dimaknai bahwa dalam setiap hal, tidak ada satu pun sebab bersifat tunggal (monism) atau ganda (dualism) bagi terjadinya perubahan masyarakat. Sementara itu, pluralisme sebagai model, memungkinkan terjadinya peran individu atau kelompok yang beragam dalam masyarakat. Pluralisme merupakan suatu pandangan bahwa sebab dari sebuah peristiwa sosial, harus dapat diuji melalui interaksi yang beragam faktor dan bukan dianalisis hanya dari satu faktor semata-mata, dan keberagaman faktor itu adalah faktor kebudayaan. Plurarisme mendorong perubahan cara berpikir dari cara monokultur ke arah cara berpikir multikultur. Dengan demikian, multikultur bukan hanya sekedar bermakna keberagaman budaya, tetapi lebih kepada cara berpikir, cara bertindak, dan berperilaku terhadap keberagaman budaya yang ada dalam masyarakat.

         Kemajemukan masyarakat Indonesia adalah sebuah realitas sosial dan integrasi nasional adalah substansi utamanya. Dalam konteks pluralitas masyarakat Indonesia, konsep integrasi nasional Indonesia, hendaknya diartikan bukan sebagai benda akan tetapi harus diartikan sebagai semangat untuk melakukan penyatuan terhadap unsur-unsur dan potensi masyarakat Indonesia yang beraneka-ragam. Dengan kata lain, integrasi nasional harus dimaknai sebagai sebuah spirit bangsa untuk memandang kehidupan yang serba majemuk itu sebagai semangat untuk bersatu. Integrasi nasional, adalah kata kunci untuk membangun dan membina serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yang hidup dalam alam kemajemukan masyarakat dan budayanya. Di kebanyakan negara-negara dunia, sebagian besar dari mereka adalah bangsa-bangsa bekas jajahan, terdiri atas kelompok-kelompok etnik dan budaya yang sangat majemuk, multikulturalisme adalah sebuah gagasan yang terus diperjuangkan. Bahkan lebih dari itu, kebanyakan negara yang relatif muda usia ini, harus berjuang terlebih dahulu dengan gagasan nasionalisme.

        Gagasan nasionalisme negara-negara yang pada umumnya memperoleh kemerdekaannya setelah Perang Dunia II, dibangun melalui kesadaran para pemimpinnya akan kepercayaan bahwa negaranya amat majemuk, seringkali terdiri atas puluhan bahkan ratusan kelompok etnik, hanya mungkin dipersatukan dengan ikrar yang meneguhkan persatuan sebagai dasar untuk menciptakan kehidupan bersama yang lebih baik. Dalam masyarakat multikultural itu telah terjadi interaksi dan dialog antar budaya. Bahkan juga, secara tidak disadari mungkin, telah terjadi dialog antar peradaban, misalnya peradaban Barat yang didasarkan pada nilai-nilai Yudeo-Kristiani dan peradaban Islam atau Konfusian. Dalam komunitas seperti itu tidak terjadi apa yang disebut oleh Samuel Huntington, clash of civilization, benturan peradaban. Manajemen multi-kultural, memang telah menjadi budaya perusahaan-perusahaan dari negara-negara yang lebih maju. Penerapan manajemen multikultural itu, tentunya didasarkan pada prasangka baik tentang multikulturalisme. Tapi mungkin disadari juga bahwa suatu masyarakat atau komunitas multikultural, mengandung potensi konflik, berdasarkan teori yang sederhana, yaitu karena terjadinya perjumpaan dua atau beberapa budaya asing.

      Dalam interaksi itu mungkin terkandung prasangka-prasangka negatif antar kelompok etnis, ras, budaya atau agama. Dengan katar belakang prasangka itu mungkin terjadi gesekan atau bahkan benturan. Dalam masyarakat multikultural, yang terjadi mungkin justru isolasionisme, dimana suatu komunitas berkonsentrasi pada suatu daerah pemukiman tertentu yang bersifat swasembada (self-sufficient). Meskipun demikian, interaksi dengan komunitas luar tak bisa dihindari. Maka dalam interaksi yang membawa prasangka bisa terjadi persaingan yang tidak sehat. Pendidikan multikultural pada umumnya diletakkan pada latar kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan mengarah pada upaya perwujudan warga negara yang baik. Pembelajaran multikultural pada dasarnya merupakan program pendidikan bangsa agar komunitas kewarganegaraan dapat berpartisipasi dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang ideal bagi bangsanya. Secara meluas, pendidikan multikultural mencoba membantu menyatukan bangsa secara demokratis, dengan menekankan pada perspektif pluralitas masyarakat di berbagai bangsa, etnik, kelompok budaya yang berbeda.
       Pendidikan multuikultural didefinisikan sebagai sebuah kebijakan sosial yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemeliharaan budaya dan saling memiliki rasa hormat antara seluruh kelompok budaya di dalam masyarakat. Esensi masyarakat multikultural telah digambarkan oleh Dufty (1996), sebagai gagasan masyarakat dimana kelompok dalam masyarakat mampu melakukan ko-eksistensi secara harmonis, bebas memelihara keyakinan mereka, bahasa dan kebiasaan serta tradisi yang dikembangkan, dilaksanakan dan dijunjung tinggi. Pendidikan multikultural didasarkan pada gagasan filosofis tentang kebebasan, keadilan, kesederajatan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia. Tujuan pendidikan multikultural adalah mengembangkan kemampuan siswa untuk memandang kehidupan dari berbagai perspektif budaya yang berbeda dengan budaya yang mereka miliki, dan bersikap positif terhadap perbedaan budaya, ras, dan etnis. Sementara itu, Banks mengidentifikasi tujuan pendidikan multikultural, sebagai berikut: (1) untuk memfungsikan peranan sekolah dalam memandang keberadaan siswa yang beraneka ragam; (2) untuk membantu siswa dalam membangun perlakuan yang positif terhadap perbedaan kultural, ras, etnik, kelompok keagamaan; (3) memberikan ketahanan siswa dengan cara mengajar mereka dalam mengambil keputusan dan ketrampilan sosialnya; (4) untuk membantu peserta didik dalam membangun ketergantungan lintas budaya dan memberi gambaran positif kepada mereka mengenai perbedaan kelompok.
      Materi pembelajaran multikultural dengan pendekatan multiple perspectives, hendaknya diorganisasi dengan menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kontribusi (contribution approach), pendekatan additive (additive approach), pendekatan transformasi (trasaformation approach) dan pendekatan tindatan sosial (social action approach) (Banks, 1989). Sedangkan pendekatan yang bisa dipakai dalam proses pembelajaran di kelas multikultural adalah pendekatan kajian kelompok tunggal (single group studies) dan pendekatan perspektif ganda (multiple perspektives approach).

     Pendidikan multikultural di Indonesia pada umumnya memakai pendekatan kajian kelompok tunggal. Pendekatan ini dirancang untuk membantu siswa dalam mempelajari pandangan-pandangan kelompok tertentu secara lebih mendalam. Oleh karena itu, harus tersedia datadata tentang sejarah kelompok itu, kebiasaan, pakaian, rumah, makanan, agama yang dianut, dan tradisi lainnya. Data tentang kontribusi kelompok itu terhadap perkembangan musik, sastra, ilmu pengetahuan, politik dan lain-lain harus dihadapkan pada siswa. Pendekatan ini terfokus pada isuisu yang sarat dengan nilai-nilai kelompok yang sedang dikaji.



Beri Penilaian

Rating : 4.2/5 (29 votes cast)


Peralatan pribadi